Pemerintah Bangun 6.000 Unit Rusun untuk Buruh

153
BAGIKAN

Pemerintah segera membangun 6.000 unit rumah susun sederhana milik (Rusunami) untuk buruh di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Program ini bagian dari program sejuta rumah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, Presiden Jokowi akan menghadiri groundbreaking proyek tersebut Sabtu 29 April 2017.

“Saya segera melaporkan persiapan ini kepada Bapak Presiden. Diharapkan, pembangunannya selesai dalam dua tahun,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri saat meninjau lokasi apartemen yang diberi nama Loftvilles Serpong tersebut, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/4/2017).

Selain di Serpong, sebelumnya program serupa juga telah dilakukan di kantong-kantong buruh seperti Ungaran, Jawa Tengah dan beberapa kota lain. Kehadiran Rusunami sangat membantu buruh mendapatkan perumahan layak huni yang sangat terjangkau.

Hanif optimistis, dengan reputasi PT PP selaku pelaksana proyek, perumahan ini akan selesai sesuai yang direncanakan. Tentu dengan kualitas yang terjaga.

Presiden Komisaris PT PP, Andi Gani menjelaskan, Loftvilles Serpong terdiri terletak di atas lahan 8,2 hektar yang teerdiri dari 11 tower. Sembilan tower diantaraya terdiri 6.000 unit khusus untuk buruh yang mendapatkan subsidi pemerintah dan dua tower lainnya merupakan perumahan komersil non subsidi.

Luas bangunannya tiap rumah adalah 32 m yang terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan ruang keluarga.

“Rusunami ini dilengkapi fasilitas penitipan anak para buruh, play ground, play group, ruang public serta fasilitas penunjang lainnya,” jelas Andi.

Menurut Andi, Loftvilles Serpong merupakan Rusunami pertama yang berlokasi strategis. Hanya 1,5 kilometer dari pintu gerbang BSD dan 1,5 kilometer dari Stasiun Kereta Api Sudimara. Hal ini berbeda dengan rumah susun murah lainnya selama ini yang berlokasi di pinggir kota. Dengan fasilitas dan lokasi yang strategis, Andi mengatakan Rusunami Loftvilles Serpong tak kalah dengan perumahan buruh di Vina dan Korea Selatan.

Dia menambahkan, harga Rusunami ini sangat terjangkau buruh, yakni Rp 250 juta per unit. Untuk memastikan tepat sasaran kepada buruh, penjualan unitnya bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa bank pemerintah.

“Kalau bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan, tidak bisa memiliki unit di Loftvilles Serpong, kecuali di dua tower yang komersil,” tambahnya. (hns/hns)

Jokowi Resmi Bangun 6.000 Rusunami Pekerja di Serpong

Presiden Jokowi meresmikan peletakan batu pertama rumah susun sederhana hak milik (rusunami) untuk buruh atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jokowi menjamin harga rumah susun itu terjangkau bagi buruh dan MBR.

“Di sini nanti harganya Rp 293 juta, DP 1%, jadi berapa itu? Rp 2,9 juta. Mampu nggak?” ujar Jokowi dalam sambutannya di lokasi groundbreaking, Jalan Bukit Sarua, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2017).

Acara tersebut dihadiri Presiden KSPSI Andi Gani, Ketum KSPSI Yorrys Raweyai, dan sejumlah perwakilan buruh. Para buruh yang hadir berteriak bahwa mereka mampu membeli dengan harga tersebut.

“Kalau mampu, saya akan dorong terus, agar BUMN, baik BPJS Ketenagakerjaan atau PP, untuk bangun ini. Lalu per bulan nyicilnya berapa? Rp 1,2 juta. Mampu nggak?” ucap Jokowi.

Para buruh pun bertepuk tangan. Jokowi kemudian tersenyum.

“Kalau tepuk tangan pasti mampu,” kata Jokowi.

Di lokasi ini nantinya akan ada 9.000 unit rumah susun. Sebanyak 6.000 di antaranya diperuntukkan bagi buruh dan MBR. (bpn/dna)

Kok Bisa Jokowi Beri DP 1% untuk Rusunami Buruh di Tangsel?

Buruh dan pekerja di wilayah Tengerang Selatan kini punya kesempatan memiliki hunian sendiri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan dimulainya pembangunan 6.000 Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dengan harga terjangkau Rp 293 juta.

Untuk semakin mempermudah pekerja memiliki rumah, pemerintah juga menyediakan sejumlah skema dukungan pembiayaan. Salah satunya adalah uang muka atau down payment (DP) 1%.

Program ini bukan lah program kemarin sore, melainkan sudah dipersiapkan matang sejak awal Jokowi menjabat.

Dalam program yang diberi nama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penerima program akan mendapat manfaat dari mulai DP rendah hanya 1% dan subsidi bungan KPR hingga yang harus ditanggung hanya sebesar 5%.

Di 2015, alokasi dana FLPP yang disediakan pemerintah sebesar Rp 5,1 triliun. Di 2016, alokasinya naik menjadi Rp 9,23 triliun. Sementara di 2017 pemerintah mengalokasikan Rp 9,7 triliun.

Dengan anggaran di 2017 yang sebesar Rp 9,7 triliun itu, ada sedikitnya 375.000 hunian yang bisa dibiayai dengan skema FLPP.

Program lain yang dimiliki pemerintah untuk mempermudah masyarakat memiliki hunian adalah subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp 3,7 triliun dan bantuan uang muka (BUM) sebesar Rp 2,2 triliun.

Manfaat yang diterima masyarakat dari program SSB dan BUM sama dengan yang diberikan dalam program FLPP. Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu maksimal Rp 4 juta/bulan.

FLPP merupakan bagian penting dalam program sejuta rumah. Dengan program ini, diharapkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah bisa dikurangi. (dna/wdl)