Beranda Topik Utama Anggaran Minim, Bagaimana Nasib Proyek Infrastruktur Jokowi?

Anggaran Minim, Bagaimana Nasib Proyek Infrastruktur Jokowi?

111
BAGIKAN
Ilustrasi: Anggaran Infrastruktur Jokowi (Foto: Rengga Sancaya)

Sejumlah program pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya bakal terkena imbas oleh kurangnya dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini diketahui setelah pemerintah mengevaluasi selama separuh perjalanan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada rapat terbatas beberapa waktu lalu.Dari hasil evaluasi tersebut, sebanyak 13% dari rencana pemerintah dalam RPJMN disinyalir bakal sulit untuk terealisasi hingga tahun 2019 mendatang. Sedangkan sekitar 24% lainnya bisa tercapai namun dengan catatan kerja ekstra, dan sisanya diprediksi bisa terealisasi sesuai dengan yang dicanangkan.

Kementerian PUPR sebagai salah satu Kementerian teknis yang banyak membangun proyek infrastruktur juga terkena imbasnya. Pasalnya, anggaran proyek infrastruktur di bidang PUPR hingga 2019 diprediksi bakal hanya terealisasi setengah dari pagu indikatif usulan.

“Kalau kita lihat konfigurasinya, sampai 2019 kebutuhan pembangunan infrastruktur di PUPR itu Rp 931 triliun. Kita prediksi sampai akhir (2019) itu hanya (terealiasi) Rp 450 triliun. Jadi hanya setengah,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja kepada detikFinance saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Beberapa program di bidang PUPR dipastikan bakal terkena imbasnya. Meski akan terus dikejar karena targetnya sendiri tak bakal direvisi, hal ini dirasa bakal sulit untuk dicapai di 2019. Program-program tersebut di antaranya pembangunan 1 juta irigasi untuk persawahan, program sejuta rumah, preservasi alias pemeliaharaan jalan nasional, penataan kawasan kumuh dan penyediaan air minum.

“Ini perlu diupayakan untuk lebih rendah (dari yang sulit tercapai). Target Pak menteri (PUPR) itu, kalau yang 24% itu harus bisa dikejar untuk diupayakan. Nah yang 13% (proyek infrastruktur) itu diupayakan dikurangi. Di dalamnya itu termasuk untuk irigasi, penataan kawasan kumuh, rumah hunian, masuk yang sulit terealisasi itu,” jelas Endra.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, hingga Mei 2017, pembangunan irigasi baru yang dilakukan Kementerian PUPR baru tercapai 43,91% dari target.

Adapun dari 1 juta hektar irigasi baru, yang menjadi tugas Kementerian PUPR yakni 561.173 hektar (56,12%), sedangkan 236.374 hektar (23,64%) dilakukan pemprov dan 202.453 hektar (20,25%) menjadi tanggung jawab Pemkot/Pemkab.

Sedangkan untuk penataan kawasan kumuh, Hingga tahun 2014 luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia adalah 38.431 ha dan ini menjadi target penanganan Kementerian PUPR sampai tahun 2019. Namun sepanjang 2016 saja, realiasi penataan kawasan kumuh hanya seluas 2.162 ha.

“Capaiannya sampai 2016 baru 18%. Itu berat juga karena tergetnya 38 ribu ha,” pungkas Endra.