BAGIKAN
(img:merdeka.com)

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa sedang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain Palangka Raya di Kalimantan Tengah, Bappenas juga mengkaji beberapa daerah lain yang bisa menjadi lokasi ibu kota baru.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengusulkan, Bappenas juga mengkaji daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai calon ibu kota pengganti Jakarta.

“Sebenarnya di Sulawesi Selatan itu pernah ada yang namanya center of Indonesia, sekitar 5 tahun yang lalu. Ini usulan dari daerah. Jadi mereka membuat bentuk simbolis, kalau peta Indonesia dilipat, tengah-tengahnya itu ada di Sulawesi,” ujar Yayat kepada detikFinance, Jumat (14/4/2017).

Yayat mengatakan, jika dilihat dari aksesibilitas maupun mobilitas penerbangan, dan jaringan secara eksisting, Sulsel sudah menjadi hub Indonesia, juga menjadi titik simpul yang mempertemukan Indonesia bagian barat dan timur. Sulsel memiliki jaringan bandara dan pelabuhan yang memadai.

Selain itu, akan dibangun jaringan kereta api Trans Sulawesi yang melintasi wilayah Sulsel. Contohnya jalur Makassar-Parepare sepanjang 145 km.

“Sulawesi Selatan itu masih bisa kita kembangkan,” kata Yayat.

Menurut Yayat, daerah-daerah di Sulsel yang bisa dikaji untuk menjadi lokasi ibu kota misalnya Makassar, Parepare, Bantaeng, dan Sidrap.

“Lahan di Sulsel masih bisa dikembangkan, masih bisa dicadangkan lahan. Tapi tolong tidak mengambil lahan-lahan untuk area pertanian subur. Tidak mengubah fungsi lahan-lahan pangan,” tutur Yayat.

Dia menambahkan, jika Sulsel nanti terpilih menjadi lokasi ibu kota baru, maka akan mendorong laju pertumbuhan Ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Selain itu, mendorong kawasan Indonesia Timur lebih cepat berkembang.

“Jadi doronglah ke arah timur sehingga memutar balik orientasi ekonomi yang dulunya dari timur ke barat menjadi dari barat ke timur,” ucap Yayat. (hns/ang)

Jadi Hub di Timur RI, Sulsel Bisa Jadi Lokasi Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ingin Ibu Kota Indonesia dipindah ke luar Jawa. Menurut pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bisa dipertimbangkan menjadi lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta.

Lantas, kenapa Sulsel perlu dipertimbangkan Jadi lokasi ibu kota baru?

Yayat mengatakan, jika dilihat dari aksesibilitas maupun mobilitas penerbangan, dan jaringan secara eksisting, Sulsel sudah menjadi hub Indonesia, juga menjadi titik simpul yang mempertemukan Indonesia bagian barat dan timur. Sulsel juga memiliki jaringan bandara dan pelabuhan yang memadai.

“Sulawesi Selatan merupakan hub. Dari Papua dekat ke Makassar, penerbangan dari Jakarta juga bisa. Jadi Kita dorong bergeraknya dari barat ke timur,” ujar Yayat kepada detikFinance, Jumat (14/4/2017).

Selain itu, akan dibangun jaringan kereta api Trans Sulawesi yang melintasi wilayah Sulsel. Contohnya jalur Makassar-Parepare sepanjang 145 km.

Menurut Yayat, daerah-daerah di Sulsel yang bisa dikaji untuk menjadi lokasi ibu kota misalnya Makassar, Parepare, Bantaeng, dan Sidrap.

“Lahan di Sulsel masih bisa dikembangkan, masih bisa dicadangkan lahan. Tapi tolong tidak mengambil lahan-lahan untuk area pertanian subur. Tidak mengubah fungsi lahan-lahan pangan,” tutur Yayat.

Dia menambahkan, jika Sulsel nanti terpilih menjadi lokasi ibu kota baru, maka akan mendorong laju pertumbuhan Ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Selain itu, mendorong kawasan Indonesia Timur lebih cepat berkembang.

“Jadi dorong lah ke arah timur sehingga memutar balik orientasi ekonomi yang dulunya dari timur ke barat menjadi dari barat ke timur,” tutur Yayat. (hns/ang)

Jangan Seperti Jakarta, Ibu Kota Baru Harus Bebas Banjir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ingin ibu kota pindah ke luar Jawa. Rencana ini sedang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, dalam kajian itu tidak hanya menimbang soal ketersediaan lahan, tapi juga memastikan lokasi ibu kota baru nanti bebas banjir.

“Jadi tolong tim kajian yang memang akan mengkaji itu tidak hanya persiapan tanah yang tersedia, juga harus memperhatikan aspek perkembangan hidrologisnya. Misalnya, apakah wilayah itu punya potensi terkena bencana banjir atau tidak,” kata Yayat kepada detikFinance, Jumat (14/4/2017).

Dengan begitu, peristiwa banjir yang rutin terjadi Jakarta saat musim hujan, tidak terulang di lokasi ibu kota baru.

“Kita tidak pernah merencanakan Jakarta sebagai ibu kota, karena mewariskan saja dari masa lalu. Ternyata, daerah yang ada di Jakarta ini punya potensi genangan karena merupakan wilayah dari delta atau muara dari sungai-sungai besar,” terang Yayat.

Selain bebas banjir, harus diperhatikan pula daya dukung dari ketersediaan air tanah ada atau tidak. Sebab, pertambahan penduduk membutuhkan ketersediaan air baku yang cukup.

Jadi, bukan hanya lahannya cukup, pasokan air juga harus ada.

“Jadi kondisi tanah juga harus dikaji untuk kelayakannya, bukan hanya sekadar ada tanah luas,” jelas Yayat.

Saat ini Bappenas sedang mengkaji Palangka Raya sebagai lokasi ibu kota baru. Selain itu, Bappenas akan mengkaji beberapa daerah lain sebagai lokasi ibu kota baru.

Yayat mengusulkan, Sulawesi Selatan (Sulsel) masuk dalam kajian pemerintah. Menurut Yayat, daerah-daerah di Sulsel yang bisa dipertimbangkan jadi lokasi ibu kota baru antara lain Makassar, Parepare, Bantaeng, dan Sidrap.

“Lahan di Sulsel masih bisa dikembangkan, masih bisa dicadangkan lahan. Tapi tolong tidak mengambil lahan-lahan untuk area pertanian subur. Tidak mengubah fungsi lahan-lahan pangan,” pungkas Yayat. (hns/ang)

Bagaimana Nasib Jakarta Bila Tak Lagi Jadi Ibu Kota?

Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar pulau Jawa tengah bergulir. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sedang mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.

Lalu, bagaimana nasib Jakarta bila tak lagi menjadi ibu kota?

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan pemindahan ibu kota ke luar Jawa tak akan berdampak pada Jakarta. Pasalnya, walau tak lagi menjadi ibu kota, namun Jakarta masih menjadi pusat perekonomian negara.

“Jakarta secara ekonomi sudah punya Tanjung Priok yang konektivitasnya internasional. Ke semua wilayah terhubung. Jadi apa ruginya investasi dan kegiatan ekonomi di Jakarta kalau ibu kotanya pindah?” kata Enny kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (14/4/2017).

Enny mengatakan, kegiatan bisnis yang selama ini berpusat di Jakarta tidak akan berdampak karena tidak terlalu terkait dengan masalah birokrasi yang ada.

“Kecuali misalnya bisnis yang katakanlah bersifat kronisme. Tapi kalau bisnis yang komersial enggak ada masalah, kan enggak ada hubungannya dengan ibu kota sebagai pusat ekonomi sekarang dengan kepentingan birokrasi politik. Karena kalau bisnis yang sifatnya komersial itu sudah mekanisme market,” terangnya.

Yang jadi persoalan, kata Enny, apakah pemindahan ibu kota baru tersebut dapat memberikan manfaat bagi wilayah yang ditunjuk nantinya. Sebab, kata dia perlu berbagai perhitungan secara matang dan menyeluruh untuk bisa mewujudkan rencana tersebut.

“Kalau Jakarta sendiri enggak ada masalah, seperti halnya Malaysia, yang ibu kotanya dari Kuala Lumpur di pindah ke Putrajaya. Kuala Lumpur tetap semakin maju pusat kegiatan ekonominya,” tukasnya. (ang/ang)

Rencana Pindah Ibu Kota, Kota di Pulau Jawa Bisa Diperhitungkan

Pemerintah berencana memindahkan lokasi ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa. Salah satu lokasi yang tengah dibidik adalah Palangka Raya di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek untuk melakukan perpindahan ibu kota ke luar Jawa. Terutama pertimbangan terhadap dampak yang mungkin terjadi pada iklim usaha dan investasi, yang selama ini berpusat di Jakarta.

“Mengingat biaya perpindahan ibu kota akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, perlu dipertimbangkan mungkin setelah kondisi ekonomi membaik dan APBN kita mumpuni untuk itu. Jika sampai di pindahkan ke Palangkaraya akan menambah beban biaya dan waktu, tentu ini akan menjadi menurunkan daya saing iklim investasi dan usaha,” kata Sarman kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (14/4/2017).

Sarman menilai, akan lebih baik pemerintah juga mempertimbangkan lokasi lain yang dekat dengan Jakarta sebagai pengganti ibu kota. Pasalnya, selama ini interaksi perusahaan dengan pemerintah pusat sangat tinggi untuk mengurus berbagai perizinan dan kebijakan lainnya.

“Dari sisi kacamata pengusaha, jika memang keinginan pemerintah ingin memisahkan ibu kota negara dengan pusat bisnis dan ekonomi, maka kami akan lebih setuju jika dipindahkan ke wilayah yang tidak terlalu jauh dengan ibu kota lama,” ungkap Sarman.

“Mungkin perlu dipertimbangkan ke wilayah Jonggol, Cariu, Karawang, Purwakarta atau mungkin Banten yang lahannya masih tersedia dan pengusaha dari Jakarta tidak terlalu jauh untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan Pemerintah pusat. Sehingga dari sisi efisiensi biaya dapat ditekan dan mengurangi cost pelaku usaha,” sambungnya.

Maka dari itu, Sarman mengatakan, pemerintah harus benar-benar mengkaji dengan benar dan matang, supaya rencana pemindahan ibu kota dapat berdampak baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

“Perlu kajian, evaluasi dan penelitian yang konprehensif sehingga perpindahan ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Namun semuanya kembali kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang terbaik dan bermanfaat untuk masyarakat banyak umumnya, pelaku usaha khususnya,” tuturnya. (ang/ang)

Ibu Kota Mau Dipindah ke Luar Jawa, BKPM: Investasi Tetap Jalan

Rencana pemindahan ibu kota tengah bergulir di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun sedang mengkaji rencana tersebut.

Pemindahan ibu kota tak bisa dengan mudah dilakukan. Berbagai aspek perlu diperhatikan untuk bisa mewujudkan hal itu. Salah satunya ialah persoalan kondisi ekonomi dan investasi yang selama ini berpusat di Jakarta.

Lantas apakah pemindahan ibu kota bakal berdampak pada investasi dalam negeri?

“Tidak ada (dampak), jadi itu justru pemerintah berkonsentrasi ke pusat satu daerah, sebagai pusat pemerintahan. Tapi pusat bisnisnya tetap di Jakarta. Jadi tetap jalan investasi,” ungkap Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Azhar mengatakan, telah banyak negara-negara yang melakukan pemindahan terhadap ibu kotanya. Dan pemindahan tersebut tidak mempengaruhi iklim investasi setiap negaranya.

“Banyak negara-negara melakukan itu. Coba kita lihat Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, itu kan pusat pemerintahannya yang dipindahkan. Kemudian dulu Australia dari Sidney pindah ke Canberra. Terus Myanmar juga, dari Rangoon ke Naypyidaw. Jadi sebetulnya sudah banyak yang melakukan itu, bukan hanya Indonesia saja,” kata dia.

Hanya saja, kata Azhar, dibutuhkan persiapan yang matang serta kajian yang spesifik, terhadap rencana pemindahan ibu kota.

“Hanya memang, Presiden kan sedang minta (rencana) dikaji oleh Bappenas. Dari segi biaya, efisiensi dan lainnya. Karena itu juga memerlukan biaya yang besar,” tuturnya. (hns/hns)