Beranda Topik Utama Ini Besaran Serapan Anggaran Kementerian PUPR

Ini Besaran Serapan Anggaran Kementerian PUPR

119
BAGIKAN

Progres realisasi penyerapan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga akhir Agustus tahun ini mencapai 47,17%.Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, hingga akhir Agustus, serapan keuangan kementerian mencapai 47,17% dengan progres fisik 57,66% dari total anggaran 2017 sebesar Rp104,30 triliun.

“Dari sisi penyerapan anggaran keuangan dan fisik, realisasi tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/9).

Dengan serapan belanja yang cukup signifikan, diharapkan dapat terus menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengurangi pengangguran.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menilai, penyerapaan keuangan tahun ini sangat baik, terlebih alokasi anggaran senilai Rp104,30 triliun lebih tinggi 2% hingga 3% dengan progres fisik mencapai lebih 50% hingga akhir tahun.

Kementerian PUPR sepanjang tahun ini telah melelang 10.836 paket pekerjaan senilai Rp76,02 triliun. Untuk 536 paket senilai Rp3,35 triliun masih dalam proses lelang, sisanya 357 paket senilai Rp693 miliar yang belum lelang akan direalokasi untuk menambah pendanaan proyek pembangunan infrastruktur tahun jamak yang tengah dikerjakan.

“Ini agar mempercepat penyelesaiannya dan mengurangi beban kebutuhan dana pada tahun 2018,” ucap Basoeki.

Sebelumnya, penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga semester pertama tahun ini tercatat sebanyak 29,16% atau setara dengan Rp30 triliun dari total anggaran Rp104 triliun, dengan realisasi fisik mencapai 32,88%.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan meskipun progres ini lebih baik dibandingkan dengan penyerapan pada periode yang sama tahun lalu, tetapi masih belum mencapai target yang dicanangkan sebesar 43,37%. Pada semester pertama tahun lalu, ujarnya, penyerapan anggaran Kementerian PUPR baru mencapai 20,74%.

“Sebelum [adanya] kepastian paket yang dipotong menimbulkan keraguan untuk pelaksanaan, dan juga penyerapan sempat terhenti selama 10 hari libur Lebaran sehingga progresnya tidak bertambah,” ujarnya, Senin (18/07/2017).