BAGIKAN

Sebagai salah ibu kota negara di dunia, Jakarta memiliki segudang masalah yang kompleks.

Di satu sisi, masyarakat membutuhkan ruang yang lebih luas untuk dapat berinteraksi lebih baik dengan yang lain, namun di sisi lain keterbatasan lahan menjadi persolan yang dihadapi pemerintah.

Perencana tata kota asal Belanda Winy Maas mengungkapkan dilema yang dihadapi Jakarta, usai diskusi bertajuk “Transforming Lives Human & Cities: How Social & Green Can We Go?” di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Selain persoalan lahan, permasalahan yang dihadapi Jakarta di antaranya adalah kemiskinan hingga kurang sehatnya ventilasi serta sirkulasi udara di lingkungan masyarakat.

Meski Jakarta merupakan salah kota terbesar, tapi tingkat kerapatan tempat tinggal relatif masih di bawah.

Maas pun menyarankan agar pemerintah daerah (pemda) memperbaikinya dengan mengombinasikan seluruh persoalan untuk bisa dikendalikan, dan ditingkatkan agar mobilitas masyarakat menjadi lebih baik.

“Jakarta adalah sebuah monster, monster yang indah dengan banyak kegembiraan di dalamnya,” imbuh dia.

“Dan menurut saya, masalah ini harus Anda ketahui dan temukan tata cara pengelolaannya,” kata Maas.

Maas mengaku, kondisi politik di Jakarta cukup tidak menentu. Di satu sisi, ada upaya dari pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui sejumlah proyek yang digarap, namun di sisi lain banyak tekanan dari masyarakat yang terjadi atas upaya tersebut.

“Orang selalu mengeluh dan membuat anda membunuh proyek itu begitu saja. Jadi bagaimana membangun sebuah kebudayaan melalui proyek pembangunan secara langsung untuk meningkatkan kota ini agar tumbuh,” terang dia.

Maas mengingatkan, bila kondisi itu terus menerus terjadi, kondisi Jakarta akan lebih buruk dalam 20 tahun ke depan. Pasalnya, pemerintah tidak mampu mengelola pembangunan tata kota dengan baik.

Jakarta Masuk Daftar Kota Tidak Berkualitas

Jakarta menempati peringkat 88 dalam indeks kota berkelanjutan Arcadis atau Sustainable Cities Index 2016 rilisan Arcadis.

Indeks kota berkelanjutan Arcadis 2016 mengumpulkan 100 kota di dunia untuk dikelompokkan dari yang paling berkelanjutan hingga paling tidak berkelanjutan.

Posisi Jakarta hanya unggul dari kota-kota macam Chennai, Johannesburg, Bengaluru, Mumbai, Chengdu, Wuhan, Cape Town, Manila, New Delhi, Nairobi, Kairo, dan Kolkata.

Ditempatkannya Jakarta dalam 15 besar terbawah kota berkelanjutan tak terlepas dar jarak cukup lebar antara pengembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan kota.

“Maka dari itu, kota-kota yang secara besar-besaran telah meningkat ekonominya dan kualitas hidupnya berada di posisi atas sedangkan kota yang masih mengembangkan ekonominya cenderung ada di bagian bawah indeks,” tulis Arcadis.

Indeks kota berkelanjutan Arcadis ini mengeksplorasi tiga permintaan terhadap People, Planet, dan Profit untuk mengembangkan sebuah peringkat indikatif terhadap 100 kota-kota di dunia.

Adapun sub-indeks pengukuran People berdasarkan infrastruktur transportasi, kesehatan, edukasi, ketidaksamaan pendapatan, keseimbangan kehidupan kerja, rasio ketergantungan dan ruang hijau di dalam kota.

Indikator ini dapat secara luas dianggap sebagai upaya menangkap kualitas hidup untuk warganya di kota masing-masing.

Sementara sub-indeks Planet melihat pada konsumsi energi kota, pembagian energi terbarukan, siklus daur ulang, emisi gas rumah kaca, risiko bencana alam, ketersediaan air minum, sanitasi, dan tingkat polusi udara.

Sedangkan sub-indeks Profit melihat performa kota dalam hal perspektif bisnis, penggabungan sistem transportasi, kemudahan melakukan bisnis, keterlibatan kota dalam jaringan ekonomi global, kepemilikan properti, biaya hidup, produk domestik bruto (PDB) per kapita, dan efisiensi energi.

Arcadis menilai bahwa kota-kota di 15 besar terbawah termasuk Jakarta masih fokus pada sub-indeks Profit dan mengabaikan dua sub-indeks lainnya yakni People dan Planet.

Salah satu indikator pada sub-indeks People yang tidak diakomodasi Jakarta adalah infrastruktur transportasi.

Saat ini, pembangunan infrastruktur transportasi di Jakarta malah dianggap salah arah karena hanya menstimulasi kemacetan.

Padahal semestinya hal itu justru diharapkan mampu mengurai kemacetan yang terjadi.

“Pembangunan jalan baru dan peningkatan terhadap sarana untuk kendaraan bermotor saat ini malah merangsang penggunaan mobil atau kendaraan pribadi lainnya yang mengakibatkan masalah ekonomi dan lingkungan,” ucap Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi Sunardi M Sinaga, kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta saat ini masih jauh dari standar yang seharusnya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007, setiap daerah di Indonesia diwajibkan memiliki RTH sebesar 30 persen dari luas kota dengan rincian RTH privat 10 persen dan RTH publik 20 persen.

Sementara itu, Jakarta, diakui oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan lingkungan hidup Oswar Muadzin Mungkasa, baru memiliki RTH sekitar 9-10 persen.

Menurut konsultan RTH dan arsitek lansekap Nirwono Joga, sebanyak 80 persen kawasan, permukiman, dan komersial di wilayah Jakarta dianggap “mengangkangi” RTH.

Nirwono menayatakan bahwa pelanggaran terhadap RTH dilakukan dalam berbagai cara dan variasi pengembangan.

Mulai dari permukiman yang dibangun di atas bantaran kali hingga konversi taman menjadi bangunan beton komersial.

Oleh sebab itu, tak heran jika RTH di Jakarta terus berkurang secara periodik. Pada 1985, RTH Jakarta mulai berkurang menjadi 25,85 persen hingga pada 2000 lalu terus menyusut menjadi hanya 9 persen.

Meski sempat bertambah menjadi 9,8 persen pada tahun 2010 dan 9,9 persen pada tahun lalu, tetap saja belum memenuhi angka ideal

SUMBERproperti kompas
BAGIKAN