BAGIKAN

Pemerintah bakal merealisasikan proyek pembangunan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) di dekat stasiun KRL Jabodetabek. Sudah ada 2 stasiun yang akan menjadi lokasi pertaman, yakni Stasiun Pondok Cina dan Tanjung Barat.

Perum Perumnas ditunjuk menggarap proyek tersebut. Akan ada dua jenis properti yang dibangun, rumah susun sederhana milik (rusunami) dan apartemen sederhana milik (anami). Proyek properti ini ditujukan untuk masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Akan ada persyaratan yang ditetapkan bagi para calon pembeli.

Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis Perumnas, Galih Prahananto, mengatakan rusunami diprioritaskan untuk masyarakat yang belum memiliki rumah. Selain itu karena pembeli rusunami akan mendapatkan subsidi, maka dibatasi untuk masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan.

“Jadi gaji maksimum Rp 7 juta dan belum punya rumah. Lalu belum pernah utang bank untuk beli rumah, tidak punya tanah warisan. Jadi benar-benar orang yang belum punya rumah. Sehingga bisa diberi fasilitas FLPP,” terangnya saat dihubungi detikFinance, Selasa (20/6/2017).

Sementara untuk apartemen akan diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar lokasi. Sebab tujuan utama dari proyek berbasis TOD agar masyarakat bisa menghemat waktu maupun ongkos dari rumah menuju stasiun.

“Agar penduduk di Depok dan wilayah sekitar situ bisa menghemat waktu dan tidak membawa mobil. Jadi juga mengurangi kemacetan dan polusi juga,” imbuhnya.

Untuk tahap awal, proyek TOD akan dibangun di Stasiun Pondok Cina sebanyak 4 tower dan Stasiun Tanjung Barat sebanyak 3 tower. Nantinya tower-tower yang dibangun memiliki tinggi sekitar 30 lantai.

“Persisnya belum, tergantung izinnya juga, kita perkirakan di 30 lantai. Untuk di Tanjung Barat ada sekitar 1.200 unit dan Pondok Cina 2.300 unit,” tukasnya. (wdl/wdl)

Tahun Depan, Gaji di Atas Rp 7 Juta Juga Bisa Dapat Subsidi KPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengubah kriteria batas atas penghasilan masyarakat yang bisa memanfaatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau KPR subsidi.

Kebijakan ini akan dilaksanakan lewat perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan aturan ini segera diterapkan pada tahun depan menyusul draft perubahan Permen tersebut telah rampung dikerjakan.

“Draft permen sudah jadi. Kita masih harus sosialisasi ke bank-bank, stakeholder, bagaimana tanggapannya. Pokoknya kalau efektif, semua perubahan ini berlaku 2018. Sekarang masa evaluasi dan mensosialisasikan,” katanya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Dengan diubahnya kriteria jumlah penghasilan ini, maka rumah subsidi yang selama ini berlaku untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bergaji maksimal Rp 4 juta, nantinya yang berpenghasilan di atas Rp 4 juta pun bisa beli rumah subsidi.

Namun hal tersebut tergantung dari tingkat upah minimum per provinsi. Intinya, penyaluran subsidi KPR di daerah akan lebih tepat sasaran karena menyesuaikan dengan tingkat penghasilan di tiap daerah.

“Zonasi jadinya per daerah. Ada koefisien faktor pengali dikali UMP nya. Di beberapa daerah akan dinaikkan (dari Rp 4 juta). Tapi sementara tahun ini tetap Rp 4 dan 7 juta,” tukasnya.

Seperti diketahui, saat ini besaran penghasilan maksimal untuk MBR adalah Rp 4 juta per orang untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun. Dengan perubahan kebijakan ini, maka mereka yang bergaji di atas Rp 4 juta dan Rp 7 juta bisa punya kesempatan juga untuk mengajukan subsidi KPR.

Perluasan batas atas penghasilan penerima FLPP akan mendukung Program Sejuta Rumah yang digagas pemerintah, sehingga target pencapaian program tersebut akan lebih tepat sasaran. (dna/dna)