BAGIKAN

Rencana pemindahan ibu kota sudah bergulir sejak era Presiden Soekarno, Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, tak satupun dari rencana itu terwujud. Kini, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencana pemindahan ibu kota kembali mengemuka.

Jokowi berencana memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Rencana ini sedang dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sambil mengkaji, pemerintah bisa belajar dari pengalaman beberapa negara yang telah sukses memindahkan ibu kota dan berjalan hingga sekarang. Negara apa sajakah itu? Berikut rinciannya dirangkum detikFinance dari beberapa sumber:

1. Inggris

Inggris memindahkan ibu kotanya dari Winchester ke London pada 1066. Kala itu proses pemindahannya berjalan mulus dan tidak menimbulkan gejolak sosial. Sebab London sendiri sudah memiliki populasi yang cukup besar. Kini London menjadi salah satu ibu kota yang memiliki tingkat kemajuan yang cukup pesat.

2. Pakistan

Pada 1960 ibu kota Pakistan resmi berpindah dari Karachi ke Islamabad. Proses pemindahan ibu kota Pakistan bukan sesuatu yang instan, pemerintah Pakistan telah membangun terlebih dahulu Islamabad sebelum disematkan predikat ibu kota.

3. Australia

Melbourne merupakan ibu kota pertama sejak berdirinya negara Australia. Namun pada 1911 pemerintahnya melakukan sayembara internasional karena ingin memilih ibu kota yang baru. Syaratnya, kota tersebut harus memiliki taman kota dengan dana besar di pusat kotanya.

Hanya Canberra yang memenuhi syarat tersebut. Alhasil pada 1927 ibu kota Australia berpindah dari Melbourne ke Canberra. Nama Canberra diberikan oleh Lady Denman, istri mantan Gubernur Melbourne pada 1913. Kata ini berasal dari bahasa aborigin, suku asli negara itu berarti tempat bertemu

4. India

India resmi memindahkan ibu kotanya dari Delhi ke New Delhi pada 1911. Proses pemindahan terbilang sangat mudah, sebab kedua kota tersebut masih satu wilayah. Masyarakat New Delhi juga langsung terbiasa dengan perpindahan itu.

5. Brasil

Mantan Presiden Brasil Juscelino Kubitschek mengusulkan pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro karena kota tersebut dianggap sudah sangat padat dan tidak tertib. Akhirnya pada 1960 diputuskan untuk memindahkan ibu kota ke Brasilia.

Proses pemindahannya terbilang cukup berat, sebab mereka harus memindahkan pusat pemerintahannya yang membutuhkan waktu hingga 2 dekade setelahnya. Bahkan pemerintahnya mengiming-imingi warganya dengan uang agar mau pindah ke Brasilia.

Pemindahan ibu kota bukanlah rencana yang baru, sudah sering masyarakat Indonesia mendengar wacana seperti itu, bahkan sejak masa Presiden pertama Soekarno.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menjelaskan, usulan pemindahan ibu kota dari Jakarta pertama kali digaungkan oleh Soekarno. Dia memilih Palangka Raya di Kalimantan Tengah untuk menjadi pengganti Jakarta. Alasannya kota tersebut cukup luas, strategis dan relatif aman dari bencana alam.

“Gagasan Bung Karno itu luar biasa, berdasarkanh Pancasila, revolusi dan sebagainya. Dia punya gagasan tinggi tentang Indonesia. Dia melihat Palangka Raya strategis,” terangnya saat dihubungi detikFinance, Selasa (11/4/2017).

Sayang saat itu Indonesia belum lama meraih kemerdekaan, sehingga perekonomian masih prematur. Alhasil, rencana tersebut tak sempat berjalan.

Kemudian pada era Presiden Soeharto juga pernah, namun idenya hanya untuk memindahkan pusat pemerintahan baru ke Jonggol, Jawa Barat. Wilayah itu dipilih karena dianggap paling realistis untuk menempatkan pusat pemerintahan yang tidak jauh dari ibu kota. Jaraknya hanya 40 km dari Jakarta.

Sementara di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), muncul rencana untuk memperluas wilayah cakupan Jakarta sebagai ibu kota menjadi The Greater Jakarta. Kala itu pemerintah berencana untuk memperluas Jakarta hingga Sukabumi dan Purwakarta, namun tak berjalan.

Selain itu, SBY pernah menggulirkan 3 skenario terkait ibu kota. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibukota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan. Pilihan atas opsi ini berkonsekuensi pada pembenahan total atas soal macet, banjir, transportasi, pemukiman, dan tata ruang wilayah.

Kedua, membangun ibu kota yang benar-benar baru. Ketiga, ibukota tetap di Jakarta, namun memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain.

Rencana pemindahan Ibu Kota di era Jokowi

Sedangkan sekarang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memindahkan ibu kota ke luar Jawa. menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menegaskan pemerintah saat ini serius untuk merealisasikan rencana itu.

Apalagi, proses kajian di Bappenas sedang berjalan.

“Ini lebih serius, makanya kajiannya dimulai. Political will-nya dari Pak Presiden juga kuat. Tapi pemindahaan Ibu Kota tidak bisa seperti pindah rumah. Harus dihitung, dikaji secara matang,” tutur Bambang, di Gedung Bappenas, Selasa (11/4/2017).

Menurut Bambang, kriteria kota yang cocok untuk menjadi ibu kota harus memiliki kondisi alam yang stabil. Artinya kemungkinan terjadinya bencana alam paling kecil.

Selain itu kota yang bakal dipilih untuk menjadi pengganti Jakarta harus terdapat ketersediaan tanah yang besar. Ketersediaan tanah itu harus cukup untuk membangun seluruh fasilitas kementerian dan lembaga.

“Jangan sampai kita menyesal. Sudah memutuskan pindah, tanahnya sudah dapat, mulai bangun, tahu-tahu kita menyesal karena kena banjir, asap, gempa bumi. Jadi harus benar-benar matang,” imbuhnya.

Keseriusan pemerintah terlihat dari proses kajian yang ditargetkan selesai tahun ini.

“Tahun ini kita selesaikan dulu kajiannya, sehabis itu kan political decision, yang penting kaji dulu. Kajiannya kita upayakan selesai tahun ini setelah itu kita serahkan ke Presiden untuk membuat political decision,” pungkasnya.

Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengkaji rencana itu.

Bambang mengatakan, Beban Jakarta sebagai Ibu Kota sudah terlalu berat. Apalagi, geliat pembangunan dan permukiman penduduk yang terus berjalan membuat Jakarta semakin padat.

“Jakarta tuh pusat segalanya, keuangan, industri, bisnis, dan pusat pemerintahan. Melihat kemacetan semakin parah, penurunan muka tanah semakin parah, maka perlu ada upaya untuk memecah konsentrasi pembangunan wilayah ini,” tutur Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Namun, Bambang menegaskan, fokus pemindahan ibu kota adalah pusat pemerintahan, sedangkan pusat perekonomian tetap di Jakarta.

“Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak dari market. Jadi kita hanya bisa lakukan yang bisa kita kontrol. Satu-satunya yang bisa dikontrol pusat pemerintahan,” imbuhnya.

Diharapkan, perpindahan bisa memicu pertumbuhan baru di wilayah sekitar lokasi ibu kota.

“Kita berharap nantinya pembangunan wilayah lebih tersebar, karena mau tidak mau pusat pemerintahan akan menjadi magnet. Dia tidak akan menjadi pusat bisnis atau keuangan, tapi pusat pemerintahan ini akan menciptakan pusat pertumbuhan baru di seputar wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota yang baru,” kata Bambang.

Meski sudah menentukan lokasi ibu kota di luar Jawa, pemerintah enggan memastikan di mana lokasinya. Yang jelas, sempat beredar kabar lokasi baru ibu kota nanti di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

“Pokoknya di luar pulau Jawa, saya belum sebutkan nama kotanya,” pungkas Bambang.(hns/hns)

SUMBERfinance.detik
BAGIKAN