BAGIKAN
Daru Estates adalah salah satu pengembang rumah subsidi yang hadir di Indonesia Property Expo yang berlangsung sejak 11 - 20 Agustus 2017. Lokasi rumah subsidi ini sekitar 100 meter dari Stasiun Kereta Daru, Tangerang.(dok AAA)

Sebelum membeli rumah untuk pertama kali, ada baiknya bila calon konsumen memahami kondisi serta kualitas rumah yang hendak dibeli.

Terutama, bagi Anda yang hendak membeli rumah subsidi yang harganya terjangkau.

Hasil monitoring yang dilakukan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR menemukan, hampir 40 persen rumah subsidi yang disediakan pengembang tidak layak huni.

Berdasarkan informasi yang digali Kementerian PUPR dari para pembeli rumah subsidi, terungkap sejumlah faktor penyebab konsumen tak menghuni rumah yang dibelinya setelah proses akad kredit.

“Seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, listrik seringkali enggak dapat perhatian,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Hingga kini, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 504.079 unit. Artinya, hampir 200.000 unit rumah subsidi yang telah akad kredit yang tidak dihuni oleh pembelinya.

Untuk menghindari terjadinya hal serupa di masa depan, ia menambahkan, sosialisasi atas kualitas rumah subsidi akan terus ditingkatkan.

Menurut dia, Kementerian PUPR telah mentapkan standar kualitas yang harus dipenuhi pengembang dalam membangun rumah subsidi, mulai dari struktur konstruksi, lantai, hingga dinding.

“Kenapa kualitas bahan bangunan begitu rendah? Mungkin terkait kualitas pekerjanya atau material konstruksinya,” kata dia.

Hal lain yang tak kalah penting yaitu desain rumah subsidi yang perlu memperhatikan nilai-nilai arsitektur lokal.

Pasalnya, saat ini hampir semua rumah subsidi yang telah dibangun memiliki desain yang sama antara kota/kabupaten satu dengan yang lain.

“Penghuni juga mempunyai kebutuhan untuk jalur pejalan kaki dan ruang terbuka hijau untuk anak-anak bermain. Rumah punya fungsi penting untuk membina keluarga. Dan semua berawal dari rumah,” pungkas Lana.

40 Persen Rumah Subsidi Tidak Layak Huni

Meski pemerintah terus menggenjot realisasi program nasional sejuta rumah, rupanya pembangunan rumah-rumah tersebut tak diikuti dengan kualitas yang baik.

Terutama, rumah subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan per 10 Agustus 2017, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 504.079 unit.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan temuan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR hampir 40 persen diantaranya atau sekitar 200 ribu unit rumah tidak layak huni.

“Ada temuan bahwa banyak rumah yang tidak dihuni, cukup besar memang, 30 persen sampai 40 persen. Dan ketika diwawancara penghuninya, kenapa tidak dihuni karena rumahnya tidak layak untuk dihuni,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Lana menuturkan, sejak awal tujuan pemerintah dalam melaksanakan program sejuta rumah, tak hanya sekedar menyediakan hunian yang terjangkau tetapi juga layak huni.

Kendati Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan menyatakan sudah cukup puas atas realisasi program sejuta rumah, namun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus menekankan kepada pengembang untuk terus meningkatkan kualitas perumahan subsidi.

“Seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi listrik seringkali enggak dapat perhatian,” kata dia.

Lana mengaku, tidak sedikit konsumen rumah subsidi tidak mengetahui kualitas rumah subsidi yang hendak dibelinya.

Karena itu, Kementerian PUPR akan mensosialisaikan kepada masyarakat, bahwa ada standar yang harus dipenuhi pengembang dalam menyediakan rumah subsidi.

Standar tersebut mulai dari struktu konstruksi, lantai, dinding, hingga material yang digunakan untuk membangun rumah subsidi.

“Kenapa kualitas bahan bangunan begitu rendah? Mungkin terkait kualitas pekerjanya atau material konstruksinya,” kata dia.