BAGIKAN
skycrapercity.com

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 106,9 triliun. Anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur, yaitu jalan ,jembatan, air, irigasi, dan perumahan.

“Kami diamanahi membelanjakan Rp 106,9 triliun, penajamannya untuk belanja modal sekitar 85%. Belanja barang termasuk pegawai dipatok dalam sidkab (sidang kabinet) tidak lebih dari belanja barang 2016 tanpa perhitungan inflasi. Jadi kami desain itu dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan lahan proyek di luar PSN, pengadaan tanahnya di luar kementerian,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Dari total anggaran Rp 106,9 triliun, dialokasikan untuk konektivitas sebesar Rp 41 triliun. Penggunaannya untuk memelihara jalan nasional yang panjangnya 46.000 km, serta membangun jalan tol yang jadi beban pemerintah sepanjang 25 km.

“Pembangunan tol yang jadi beban pemeritnah 25 km. Ini bisa kita lihat keadilannya. Investasi jalan tol selama ini 260 km lebih, yang masuk pemerintah hanya 25 km,” jelas Basuki.

Sementara itu, Kepala badan Pengatur Jalan Tol Herry TZ menambahkan, 25 km itu tersebar dalam 5 proyek tol. Kelima proyek itu adalah ruas Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Solo-Kertosono, Manado-Bitung, Samarinda-Balikpapan, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

“25 km itu yang dibangun tahun ini, dia kan APBN alokasi uangnya untuk bangun 25 km,” terang Herry. (hns/hns)

Bangun 1.851 Km Jalan Tol, Jokowi Prioritaskan Swasta dan BUMN

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap fokus membangun infrastruktur tahun depan. Salah satunya jalan tol.

Namun, skema pembiayaanya tak memakai APBN, melainkan mengandalkan pihak badan usaha atau swasta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan di RAPBN 2018 pemerintah hanya menganggarkan dana untuk pembangunan 25 kilometer (km) jalan tol. Sementara sisanya yang targetnya bisa terbangun 1.851 km jalan tol baru hingga 2019 dibangun oleh swasta dan BUMN.

“Pembangunan jalan tol yang jadi beban pemerintah hanya 25 km. Investasi jalan tol ada Rp 260 triliun lebih, yang masuk (didanai) APBN hanya 25 km, yang jadi nanti hanya 1.851 km,” kata Basuki di Penjelasan Nota Keuangan APBN 2018 di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Kementerian PUPR sendiri di 2018 mendapatkan alokasi dana Rp 106,9 triliun. Dana tersebut tersedot untuk pembangunan infrastruktur transportasi darat, jalan, jembatan, perumahan, dan pengelolaan sumber daya air.

“Dari Rp 106,9 triliun dialokasikan pada konektivitas Rp 41 triliun bangun dan memelihara jalan nasional 46.000 km, di pidato Pak Presiden hanya disebutkan jalan baru 856 km. Untuk selesaikan jalan perbatasan di Kalimantan, Trans Papua, dan jalan perbatasan di Papua dan kemudian di jalan nasional lain terutama dukung Pelabuhan di Jambi dan Riau yang dibangun Kemenhub,” ungkap Basuki.

“Kami diamanahi 3 bidang dari 5 bidang infrastruktur yakni transportasi darat, jalan dan jembatan, dan air. Kemudian perumahan, tadi disampaikan indikasinya kami diberi amanah Rp 106 triliun,” tambahnya. (idr/hns)

SUMBERdetik finanace
BAGIKAN