BAGIKAN

Ribuan kontraktor kecil di DKI Jakarta bergelimpangan akibat pemerintah daerah menerapkan lelang sistem gelondongan. Pasalnya akibat penerapan sistem ini hanya kontraktor besar yang sanggup bertahan. Baik di proyek swasta, atau yang digarap BUMN.

“Apa yang dilakukan Pemda DKI ini bertentangan dengan semangat pemerintah pusat untuk mendorong tumbuhnya usaha kecil dan  menengah sebagai penyanggah perekonomian bangsa,” kata   Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) DKI Jakarta  Achmad Hanafiah di sela-sela Sosialiasi Sistem Pelelangan Cepat (SIKAP) kerja sama LKPP dengan Gapensi DKI Jakarta, Kamis (23/3). Menurut Achmad, dengan lelang sistem gelondongan sejumlah proyek kecil disatukan menjadi besar sehingga pemenangnya otomatis adalah perusahaan bermodal besar. Tentu saja para rekanan kecil dan menengah Pemda DKI yang  jumlahnya ribuan dengan karyawan puluhan ribu langsung ‘bergelimpangan’.

Apalagi  selain soal lelang ini Pemda juga menerapkan  sistem zonasi dalam pendirian  perusaan yang sangat sulit dipenuhi oleh kontraktor kecil. Misalnya, kantor mereka harus berada di ruko yang harga sewanya saja sangat mahal.

Oleh sebab itu Achmad berharap Pemda DKI Jakarta mau meninjau kembali sistem lelang yang telah  mengakibatkan munculnya puluhan ribu pengangguran ini. Apalagi lelang sistem gelondongan mengakibatkan pelanggaran Perpres No. 54 tahun 2010.

Dalam Perpres No. 54 tersebut pemerintah melarang pemenang lelang untuk mensubkan proyek yang  dimenangkan. Tapi nyatanya para pemenang lelang sistem gelondongan tersebut mensubkan kembali proyek yang dimenangkan.

Achmad mempertanyakan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang mengawasi lelang proyek pemerintah. Pasalnya tidak sedikit pemerintah daerah yang terlalu kreatif  mengeluarkan peraturan yang kebablasan sehingga merugikan banyak pihak.

Dia memahami diadakannya lelang serentak demi mempercepat serapan anggaran. Namun lelang tersebut seharusnya tetap memikirkan nasib rekanan kecil yang menyerap ribuan karyawan. “Seharusnya lelangnya saja yang dibuat serentak bukan proyeknya yang digabung jadi sistem gelondongan seperti itu,” katanya.

Sementara itu Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronika LKPP Gatot  Pambudhi mengatakan, jika para kontraktor ada yang merasa dirugikan bisa mengadu ke lembaganya. Mereka bisa mempertanyakan hal tersebut ke bagian advokasi LKPP. (vit)