BAGIKAN

Jakarta – Masalah pembebasan lahan kembali menghambat proses pembangunan infrastruktur di tanah air. Salah satunya dijumpai pada proyek jalan tol Kunciran-Cengkareng 14,18 kilometer masih menunggu pembebasan tanah.

Saat ini progress pengadaan tanah baru mencapai 26,1%. Padahal, proyek yang juga dikenal denga jalan tol Kunciran-Bandara itu masuk dalam proyek JORR 2, salah satu proyek strategis nasional yang dijadikan prioritas Presiden Jokowi.

Akibatnya, pekerjaan konstruksi jalan tol itu belum bisa dimulai. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menegaskan pekerjaan baru dapat dimulai apabila lahan yang ada di seksi IV sudah tersedia lebih 50%.

Jalan tol Kunciran-Cengkareng sepanjang 14,18 km akan dikerjakan dalam empat seksi pekerjaan meliputi seksi I Kunciran-Pakojan-Cipete, seksi II Cipete-Poris Plawad Indah-Buaran Indah-Tanah Tinggi, seksi III Tanah Tinggi-Batusari-Batujaya-Belindung-Pajang-Jurumudi, dan seksi IV Jurumudi-Benda.

Jalan yang akan melintasi 12 kelurahan di lima kecamatan di Kota Tangerang ini membutuhkan sebanyak 2.497 bidang tanah dengan luas total lahan yakni 1.226,965 meter persegi.

“Kami berharap Pemkot Tangerang dan BPN dapat mendukung percepatan pembebasan pada segmen-segmen yang menjadi prioritas sehingga pembangunan konstruksi proyek ini dapat segera dimulai,” ujar Herry dihubungi Minggu (12/3/2017).

Jalan tol ini nantinya merupakan jalur alternatif menuju bandara Soekarno Hatta sebagian akan dibangun melayang (elevated), serta sebagian lagi di bawah untuk mengurai kepadatan lalu-lintas di Kota Tangerang, terutama jalan yang menuju Bandara Soekarno Hatta.

Dihubungi terpisah, Ahli dibidang infrastruktur, Danang Parikesit berharap pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih aktif lagi menangani pembebasan lahan tol Kunciran-Bandara yang sudah sejak 2012 hingga kini progressnya belum signifikan.

“Cepat atau lambatnya pembebasan lahan erat kaitannya dengan kemampuan Pemda dan BPN dalam menyelesaikan prosesnya,” kata Danang Parikesit.

Menurut Danang, instrumen regulasi untuk penyediaan lahan bagi infrastruktur sebenarnya sudah cukup, faktanya di Jawa yang penduduknya padat prosentase lahan yang dibebaskan jauh lebih besar dibandingkan yang tidak bebas.

“Persoalannya lebih kepada keahlian petugas pengadaan lahan dan komitmen penuh dari pemerintah daerah. Kalau Bupati/ Wali Kota berkerjanya setengah hati tentunya akan sulit proses pembebasan lahannya,” ujar dia.

Seharusnya ruas tol yang lokasinya terkendala pembebasan lahan berkaca dengan daerah lain yang proses pembebasan lahannya berjalan lebih cepat, apalagi kalau masyarakatnya sudah bersedia untuk pindah.

Lantaran masalah pembebasan lahan ini, tol yang punya arti penting sebagai akses alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta itu tak kunjung dimulai pembangunannya. Awalnya, dalam Perjanjian Pengusahan Jalan Tol (PPJT), tercantum bahwa tol ini akan mulai dikonstruksi di akhir tahun 2012 lalu. Waktu itu pembebasan lahan dijadwalkan akan rampung pada bulan September 2012. Namun, karena ada beberapa kendala, maka proyek ini makin molor.