Tadi pagi. (18/1/2019) Bapak Walikota Bogor @bimaaryasugiarto menandatangani SK pengesahan rencana bisnis dan anggaran 2019 PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor di Bumi Sampireun Ciawi Kabupaten Bogor.
Dalam kesempatan itu, Walikota menyampaikan beberapa catatan di antaranya PDAM untuk fokus pada program-program prioritas pelayanan dengan perhitungan tepat dan cermat. PDAM harus memilih antara penambahan kapasitas produksi atau menurunkan angka Non Revenue Water (NRW), serta kegiatan-kegiatan PDAM yang harus disesuaikan dengan program Pemkot.
Sinkronisasi dengan dinas terkait juga sangat dibutuhkan, terutama dengan kondisi kebencanaan yang sulit diprediksi.
Sementara Direktur Utama PDAM Kota Bogor Deni Surya Senjaya mengatakan, fokus pelayanan kini diarahkan ke wilayah Bogor Barat. Ini merupakan janjinya saat sosialisasi penyesuaian tarif di Kecamatan Bogor Barat beberapa waktu lalu, mengingat kondisi pengaliran di wilayah tersebut sudah cukup kritis.
Pembangunan Reservoir atau penampungan raksasa di wilayah Jabaru, serta pemasangan pipa distribusi dari IPA Cipaku hingga Situ Gede jadi program prioritas yang diharapkan selesai pada tahun ini.
Khusus untuk kendala nonteknis SPAM Katulampa yang tertunda pengoperasiannya, Deni meminta Walikota dengan jaringannya di tingkat pusat bisa meyakinkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa masyarakat Kota Bogor sudah sangat membutuhkan air bersih.
Semula Deni menargetkan SPAM Katulampa dapat beroperasi pada Maret 2019. Namun adanya kasus hukum membuat pengoperasiannya tertunda tanpa waktu yang jelas.
Walikota pun memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. “Itu yang akan saya minta kejelasan dari pusat, saya akan ke kementerian untuk meminta kejelasan ini. Masih belum jelas sekarang,” ujar Bima Arya seperti dilansir INILAH Jum’at (18/01/19).
Setelah acara penandatanganan, Walikota didampingi direksi dan pejabat struktural PDAM meninjau lokasi SPAM Katulampa di daerah Cibanon Sukaraja Kabupaten Bogor.
